Profil WG Tenure

Publikasi

Warta Tenure

Seputar Kasus Tenure

Opini para pihak

Kliping Koran

Download Dokumen

Pertemuan Anggota

 

Pelatihan Perangkat Analisis Land Tenure

LAND TENURE & REDD

· Diskusi

· Peraturan

Hasil Asesmen KPH Model

Undang-Undang Dasar Nomor 0 Tahun 1945

Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah [diubah dengan perpu nomor 3 tahun 2005]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan [yang diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2004 yang di tetapkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004]

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992

Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004

Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001

Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999

Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998

Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998

Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994

Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970

Tentang Perencanaan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan [revisi pertama dengan PP 79 Tahun 1999 dan revisi kedua dengan PP 75 Tahun 2001]

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000

Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999

Tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990

Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000

Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 2010

Tentang SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 2010

Tentang PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008

Tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006

Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004

Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2004

Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001

Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2001

Tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan Lampiran

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70 Tahun 2001

Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (direvisi dengan Keputusan Menteri Kehutanan 48/2004)

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146 Tahun 1999

Tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622 Tahun 1995

Tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691 Tahun 1991

Tentang Peranan Hak Pengusahaan Hutan dalam Pembinaan Masyarakat di dalam dan Sekitar Hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2004

Tentang Pemberdayaan, Pelestarisn, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001

Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999

Tentang Hak Tanah Ulayat

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 1990

Tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak

Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004

Tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko

Keputusan Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002

Tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Peraturan Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio

Peraturan Desa Cibuluh Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2003

Tentang Peran Serta Masyarakat Desa dalam Menjaga dan Memelihara Hutan

Peraturan Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2001

Tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Sokawera

 

Copyright © 2005-2011 WG Tenure | Working Group on Forest Land Tenure Developed by: